Peran Kepala Lembang sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab memastikan jalannya pemerintahan serta program pembangunan di tingkat lembang kembali ditegaskan. Pesan ini disampaikan Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Senin (29/9/2025).
Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan tugas dan fungsi kepala desa/lembang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap perjalanan dan setiap rupiah harus memberi manfaat langsung. Jangan hanya berjalan di tempat, kita harus hadir dengan program yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.
Program prioritas yang disebutkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pengolahan sampah terpadu, ketahanan pangan, dan reforma agraria.
Di kesempatan tersebut Bupati juga menyinggung sejumlah isu terkait aktivitasnya di luar daerah. Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan program dan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Apa yang saya lakukan bukan untuk pribadi, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat kita,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Yaya Rundupadang, menyebut forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi masalah di lapangan, sekaligus mencari solusi bersama.
“Koordinasi antara pemerintah daerah, camat, dan kepala lembang akan memperkuat pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan plakat simbolis jaminan kematian kepada empat pegawai yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Penyerahan ini menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap pegawai, sekaligus bentuk perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman dalam bekerja.
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lembang dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah, staf ahli dan asisten, para kepala OPD atau yang mewakili, para camat se-Kabupaten Toraja Utara, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, kepala lembang se-Kabupaten Toraja Utara, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta undangan lainnya.
Diskominfo-SP - 2025
